Jakarta – Forum Urun Rembug Nasional pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang terdiri dari 8 Konfederasi dan 107 Federasi, menggelar aksi buruh di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukung Reformasi Bea Cukai & Pajak untuk Lindungi Industri Dalam Negeri. Jakarta, Selasa, 9/12/25.
Aksi ini menuntut Presiden Republik Indonesia mengambil langkah nyata untuk memberantas korupsi dan menghentikan perampasan hak-hak buruh oleh Oknum-oknum korup di berbagai lembaga negara.
“Korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang, tapi soal upah yang tak layak, jaminan sosial yang bocor, PHK semena-mena, dan masa depan buruh yang dirampas,” ujar Arif Minardi perwakilan Aksi. “Karena itu, perjuangan anti korupsi adalah perjuangan buruh.
”Selama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dibiarkan bercokol di lembaga negara dan dunia usaha, industri dalam negeri, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan buruh akan terus terpukul oleh impor ilegal, kebijakan impor yang merugikan produksi nasional, serta layanan publik yang buruk.
Pokok Tuntutan kepada Presiden
Dalam aksi damai ini, menyampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:
1. Mengembalikan Dan Memperkuat Independensi KPK Serta Aparat Penegak Hukum
Presiden didesak menjamin KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian bebas dari intervensi politik dan kepentingan oligarki; membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum dari oknum- oknum korup serta memperkuat dukungan anggaran, SDM, dan kewenangan untuk mengusut kasus korupsi di semua sektor, tanpa pandang bulu.
2. Membersihkan Praktek Korupsi Di Seluruh Sektor Strategis, Termasuk Bea Cukai & Pajak menuntut pembersihan menyeluruh dari oknum-oknum korup di sektor:
• kepabeanan dan perpajakan, yang selama ini rawan suap, mark down/mark up, dan permainan tarif yang memfasilitasi impor ilegal dan impor berlebihan yang merugikan industri dalam negeri;
• sumber daya alam, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup,
• pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan,
• ketenagakerjaan dan jaminan sosial,
• kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial,
• pengadaan barang dan jasa, infrastruktur, dan BUMN,
• perizinan usaha, tata ruang, dan pembangunan di daerah.
KKN dalam perizinan impor, pemberian konsesi, dan penentuan kebijakan membuat industri dalam negeri kalah di rumah sendiri dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa.
3. Menghentikan Kebocoran APBN/APBD Dan Memastikan Anggaran Pro-Rakyat & Pro-Industri Nasional.
Menuntut keterbukaan penuh anggaran negara dan daerah, termasuk proyek besar dan pengadaan barang/jasa; menghentikan mark up, fee gelap, dan gratifikasi serta mengakhiri KKN dalam pemberian fasilitas pajak dan impor yang hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha besar tetapi merugikan industri kecil-menengah, petani, nelayan, dan buruh.
4. Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Untuk Kesejahteraan Rakyat Di Semua Sektor
Aset hasil korupsi harus dikembalikan ke kas negara dan diprioritaskan untuk:
• layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas,
• penguatan jaminan sosial dan perlindungan buruh, petani, dan nelayan,
• dukungan riil bagi UMKM dan industri dalam negeri,
• pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat.
5. Melindungi Pelapor Korupsi, Jurnalis, Akademisi, Dan Aktivis Di Seluruh Sektor
Presiden didesak memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower, jurnalis, peneliti, dan aktivis yang membongkar kasus korupsi di lembaga negara, korporasi, maupun proyek pembangunan; menghentikan intimidasi, kekerasan, pemecatan, dan kriminalisasi serta menindak tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membungkam kritik.
6. Menghentikan Kriminalisasi Gerakan Rakyat Dan Pegiat Anti Korupsi
Negara wajib menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara damai, menolak penggunaan pasal-pasal karet untuk menekan buruh, petani, nelayan, mahasiswa, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi.
7. Membangun Sistem Pencegahan Dan Budaya Anti Korupsi Lintas Sektor
menuntut penguatan pendidikan dan budaya anti korupsi:
• di sekolah dan kampus,
• di birokrasi dan pemerintahan,
• di dunia usaha dan dunia kerja,
• di partai politik dan lembaga perwakilan.
Integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus jadi standar di setiap sektor, bukan sekadar jargon.
8. Mereformasi Tata Kelola Politik Dan Pendanaan Kekuasaan
Politik biaya mahal menjadi salah satu akar korupsi di berbagai sektor.
Presiden didesak mendorong reformasi pendanaan partai politik, kampanye, dan pemilu agar tidak lagi “dibayar” melalui konsesi sumber daya alam, proyek negara, fasilitas pajak dan impor, maupun kebijakan yang koruptif dan merugikan industri dalam negeri.
Dukungan Atas Reformasi Bea Cukai & Pajak menyatakan dukungan kepada Menteri Keuangan Purbaya atas langkah-langkah reformasi struktural di sektor perpajakan dan kepabeanan, termasuk penindakan terhadap oknum- oknum korup, pembenahan sistem, dan bahkan langkah berani untuk membekukan sementara Bea Cukai guna penataan ulang dan bersih-bersih institusi.
Selama ini, praktik korup di Bea Cukai dan perpajakan telah membuka lebar pintu bagi impor ilegal dan pola impor yang merugikan industri dalam negeri, melemahkan daya saing produsen nasional, menghancurkan usaha kecil-menengah, dan mengancam kelangsungan kerja jutaan buruh. Karena itu, memandang reformasi Bea Cukai dan Pajak sebagai bagian penting dari perjuangan melawan KKN yang merusak fondasi perekonomian nasional. Mendorong agar proses reformasi tersebut dilakukan secara transparan, diawasi publik, melibatkan pekerja-pekerja jujur di dalam institusi, serta diikuti dengan penataan ulang kebijakan impor dan insentif fiskal yang berpihak pada industri dalam negeri dan perlindungan tenaga kerja.
“Selama oknum-oknum korup dibiarkan menguasai titik-titik strategis seperti Bea Cukai, Pajak, perizinan impor, dan proyek negara, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan. Kami menuntut langkah konkret, terukur, dan dapat diawasi publik,” tegas perwakilan Aksi di depan KPK ini dilaksanakan secara damai dan konstitusional, dengan orasi, mimbar rakyat, pembacaan tuntutan, dan penyampaian dokumen resmi tuntutan kepada lembaga terkait dan menegaskan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi di seluruh sektor dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui advokasi kebijakan dan aksi-aksi damai di berbagai daerah. ** Iws
Tentang Forum Urun Rembug Nasional
Forum Urun Rembug Nasional adalah wadah berbagai organisasi buruh, petani, nelayan, komunitas pekerja, dan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen memperjuangkan upah
layak, kerja layak, hidup layak, keadilan sosial, serta pemberantasan korupsi dan KKN di seluruh sektor yang merugikan rakyat dan industri dalam negeri.
