Ditjen KPM Komdigi dan Komisi I DPR RI Gelar Webinar Forum Diskusi Publik Makan Bergizi Gratis 

Jakarta – Ditjen KPM ( Komunikasi Publikdan Media ) Komdigi bersama H.Oleh Soleh,SH (Anggota Komisi I DPR RI) mengadakan webinar forum diskusi publik dengan tema:

“MAKAN BERGIZI GRATIS”

Pada hari Jumat lalu ,13 Maret 2026, Pukul 14.00–16,00 WIB, Bertempat di Intel Studio Ps.Minggu, Komplex TNI AL, Jln. Teluk Peleng no. 32 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Narasumber H.Oleh Soleh, SH selaku Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, lebih dari 19 persen anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, bahkan di wilayah perkotaan seperti Jakarta angkanya masih sekitar 17 persen. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang serta masih banyaknya anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sebagaimana temuan survei UNICEF bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menunjukkan sekitar 30–40 persen anak Indonesia tidak sarapan sebelum belajar.

Untuk itu pemerintah melalui Badan Gizi Nasional meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung prestasi dan partisipasi pendidikan, membantu mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan daerah dan keterlibatan petani serta pelaku UMKM. Secara internasional, program makan sekolah juga telah diterapkan di berbagai negara seperti Brasil, Finlandia, Jepang, dan Skotlandia, yang terbukti mampu meningkatkan kesehatan,kehadiran siswa di sekolah,serta memperkuat ekonomi lokal Di Indonesia, program ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dengan sasaran utama peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pelaksanaan program juga diawasi oleh berbagai lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Badan Intelijen Negara guna memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan perencanaan anggaran yang terstruktur serta standar menu yang disusun secara ilmiah sesuai kebutuhan gizi tiap kelompok usia, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi muda Indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional di masa depan.

Narasumber berikutnya

Dr.Gunalan,A.P,M.Si selaku Pit.Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional ini bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi masyarakat melalui pendekatan lintas sektor yang mencakup empat bidang strategis, yaitu kesehatan gizi, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Program ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dengan sasaran utama peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan seperti TK/PAUD hingga SMA/SMK, santri di pesantren, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan data World Food Programme per 3 Maret 2026, Indonesia telah menjangkau lebih dari 49 juta penerima manfaat di sekolah dari total lebih dari 61 juta penerima manfaat,menjadikan nya salah satu program makan anak sekolah terbesar di dunia setelah India. Program ini juga menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting yang menurut Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 berada di angka19, 8 persen ,dengan target penurunan bertahap hingga mencapai 5 persen pada tahun 2045.

Pelaksanaannya didukung oleh lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan lebih dari 1,1 juta relawan serta ribuan koperasi,BUMDes, dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan.Untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas, program ini menerapkan standar operasional yang ketat terkait sanitasi, keamanan pangan,serta pengawasan lintas lembaga, sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa berbasis konsep circular economic village yang mengintegrasikan petani, nelayan, koperasi, dan dapur MBG dalam satu rantai pasok hulu-hilir. Dengan skala implementasi yang sangat luas dan kolaborasi lebih dari 15 kementerian serta lembaga negara, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, serta fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Narasumber terakhir ,Romi Samsuardo,M.M selaku Aktivis Pemuda mengatakan bahwa

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Program ini berawal dari gagasan Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006 yang awalnya berupa pemberian susu gratis bagi anak sekolah,kemudian berkembang menjadi program makan bergizi yang lebih komprehensif.Fokus utama program ini adalah menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui,serta memperbaiki kualitas gizi anak-anak. Program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan pemanfaatan bahan pangan lokal.

Pelaksanaan MBG diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah gizi, khususnya siswa PAUD, TK, SD, dan SMP, anak dari keluarga prasejahtera,serta masyarakat diwilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penetapan sasaran tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang mengatur kelompok penerima manfaat program pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan data terbaru hingga 9 Maret 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2026 dengan dukungan lebih dari 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi.Realisasi anggaran program hingga awal Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp 44 triliun atau sekitar 13,1% dari total anggaran yang dialokasikan.

Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara seperti DPR, BPK, BPKP, Ombudsman, BIN, dan Kejaksaan Agung yang memiliki peran masing-masing dalam pengawasan, audit, serta penegakan hukum. Selain itu, pemuda dan organisasi kemasyarakatan juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan program melalui kegiatan edukasi gizi,pengawasan distribusi makanan,serta pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui kolaborasi berbagai pihak tersebut, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.