JAKARTA, 10 April 2026 – Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) merilis hasil survei nasional terbaru mengenai evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua masa jabatannya. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden tetap tinggi, meski terdapat rapor merah bagi sejumlah menteri kabinet.
Survei ini dilakukan pada periode 25 Maret – 05 April 2026 di 20 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner terstruktur dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei ini memiliki Margin of Error (MoE) sebesar ±3% dengan tingkat kepercayaan mencapai 97%.
Direktur Lembaga Survei Studi Indonesia Raya Andi Rahmat menyatakan bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan besar kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1. 70,5 % Responden Menyatakan Puas terhadap kinerja Presiden, terutama dipicu oleh ketegasan dalam kedaulatan nasional dan keberlanjutan program bantuan sosial. 2. 29,5 % Responden Menyatakan Tidak Puas, mayoritas menyoroti fluktuasi harga kebutuhan pokok dan lambatnya penciptaan lapangan kerja di daerah.
Meskipun kepuasan terhadap Presiden tinggi, hasil survei LSSIR menemukan adanya ketimpangan kinerja yang tajam di level kementerian. Publik menilai terdapat 7 Menteri Bermasalah yang kinerjanya tidak sejalan dengan visi Presiden, berbohong terkait capaian program, atau terjebak dalam kontroversi etika.
Berikut adalah 7 nama yang dinilai publik mendesak untuk diganti (Reshuffle):
1. Menteri HAM (Natalius Pigai): Publik menyoroti kegaduhan terkait permintaan anggaran yang tidak realistis dan kurangnya fokus pada penyelesaian kasus HAM nyata.
2. Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia): Mendapat sentimen negatif tertinggi terkait tidak konsisten ucapan dengan tindakan, transparansi kebijakan energi dan isu integritas akademik yang dinilai merusak citra kabinet.
3. Menteri Koperasi (Ferry Juliantono): Menuai kritik karena menggunakan narasi “terlanjur” untuk membenarkan distribusi ribuan mobil asal India yang sudah masuk ke Indonesia. Menteri dianggap gagal dalam menjaga kedaulatan industri otomotif nasional dalam program Koperasi Merah Putih.
4. Menteri Pariwisata (Widianti Putri Wardana): Program promosi wisata dinilai “jalan di tempat” dan gagal mencapai target kunjungan mancanegara dibandingkan negara tetangga.
5. Menko Bidang Pangan (Zulkifli Hasan): Dianggap paling bertanggung jawab atas ketidakstabilan harga pangan yang menjadi keluhan utama warga yang tidak puas.
6. Menteri Komunikasi dan Digital (Meutya Hafid) : Munculnya fakta bahwa oknum pegawai yang seharusnya memblokir situs judi justru menjadi “rekanan” dan melindungi situs tersebut dengan imbalan uang serta lamban dalam memblokir situs judi dan pornografi.
7. Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) : Tidak siap menghadapi bencana banjir dan longsor di Sumatera pada Desember 2025. Berpolemik tentang status Bencana Nasional, polemik bantuan asing dan Lambatnya Hunian sementara dan Tetap pengungsi.
“Angka kepuasan 70,5 % adalah modal politik yang kuat bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan. Namun, keberadaan menteri-menteri yang kinerjanya di bawah standar dan bermasalah secara etika moral dapat menjadi beban yang menghambat visi besar pemerintah,” ujar Direktur LSSIR andi rahmat di kantor pusat benhil jakarta. LSSIR merekomendasikan agar Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan reshuffle kabinet untuk menjaga momentum kepercayaan publik.
