Jakarta, 22 Oktober 2025 — Di tengah proses penataan ulang kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berimbas pada isu relokasi pedagang Pasar Barito, aksi sejumlah politisi dan anggota DPRD dari PSI menuai sorotan tajam. Alih-alih menyajikan advokasi yang substantif, kehadiran mereka di lokasi justru dinilai sebagai upaya pencitraan politik yang berlebihan dan manipulatif.
Aksi Kamera, Minim Substansi
Dengan kamera yang siap siaga, rombongan politisi ini tampil dan berpose di antara pedagang, mengklaim diri sebagai pembela rakyat kecil. Advokasi yang seharusnya menenangkan warga dan menawarkan solusi, sontak berubah menjadi sesi photoshoot terencana: pose prihatin di depan kios, caption heroik di media sosial, hingga video Instagram-ready yang diunggah dengan tagar perjuangan—semuanya tersusun rapi demi memenangkan algoritma.
Faisal Nasution, Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus), memberikan kritik keras terhadap fenomena ini.
“Kami melihat ini bukan advokasi, tapi hanya lip service yang dibungkus konten. Advokasi sejati membutuhkan data, riset sosial, dan dialog yang konstruktif dengan Pemprov. Yang kami lihat hanyalah ‘politik pose’—di mana aksi visual lebih diutamakan daripada solusi kebijakan. Mereka datang untuk mencari simpati, bukan menyelesaikan masalah,” tegas Faisal.
Objektifikasi Pedagang dan Janji Kosong
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sedang bekerja keras menuntaskan penataan kawasan dan relokasi pedagang ke lokasi baru di Lenteng Agung secara manusiawi. Kepala Dinas UMKM DKI menyatakan bahwa proyek ini terkait dengan perluasan Taman ASEAN, demi kebutuhan ruang terbuka hijau kota.
Namun, di tataran akar rumput, para pedagang justru merasa dijadikan objek kepentingan politik mendadak. Warto, pedagang burung di Barito, mengungkapkan kejenuhannya. “Banyak sekali yang datang, bilang mau bantu, tapi setelah foto-foto untuk feed mereka, mereka langsung pergi. Kami sudah sering melihat siklus politik seperti ini setiap kali ada isu relokasi,” ujarnya pasrah.
Seruan FK Repnus: Hentikan Teater Politik
Faisal Nasution menambahkan bahwa fenomena ini mencerminkan pergeseran mengkhawatirkan dalam politik urban Jakarta, di mana empati dan kepedulian diukur dari jumlah unggahan di media sosial.
“Ruang publik dijadikan teater, dan rakyat hanya dijadikan figuran yang diperlukan untuk validasi citra. Saat Pemda sibuk menata taman dan infrastruktur, sebagian politisi justru sibuk menata caption dan angle kamera. Ini ironi terbesar politik hari ini: advokasi telah direduksi menjadi bahan unggahan, dan yang mereka perjuangkan bukan nasib pedagang, melainkan algoritma media sosial,” tutup Faisal, menyerukan agar politisi kembali pada kerja-kerja substantif.(*).
